rehabilitasi gratis gif FIX 4

Sunday,17-12-2017

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1438 H, JANGAN KURBANKAN KELUARGA KALIAN DEMI KESENANGAN SESAAT DAN SEGERA STOP NARKOBA

 

 

 

Di Indonesia, pemerintah selalu berusaha menekan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi, satu di antaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat yang minim akan pengetahuan terhadap bahaya yang terjadi jika menggunakan narkoba tentu akan mengganggu stabilitas keamanan kehidupan masyarakat baik itu dalam keluarga, tetangga juga lingkungan tempat tinggal.


Sejarah Awal Narkoba.
Daerah Sumeria adalah tempat awal tumbuhnya opium (candu), yaitu kurang lebih pada tahun 2000SM tanahnya yang merupakan dataran tinggi sangatlah cocok untuk pertumbuhan opium. Dahulu candu digunakan sebagai obat bius pada luka serius agar tidak merasakan sakit, obat tidur atau digunakan sebagai racun untuk berburu. Penyebaran selanjutmya adalah India, Cina dan wilayah asia lainnya. Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (pain killer). Namun, pada akhirnya obat tersebut disalahgunakan, membuat seserorang ketergantungan hingga menyebabkan kematian dan menjadi masalah serius di dunia karena efeknya yang bisa membunuh generasi sebuah negara.

Sejarah Penanggulangan Bahaya Narkoba Dan Kelembagaannya Di Indonesia
Di Indonesia, penanganan terhadap bahaya narkoba dimulai tahun sejak tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pada tahun 2007 dengan tujuan membenahi organisasi dan mengoptimalkan kinerja diterbitkanlah  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), namun tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Berdasarkan sidang umum MPR tahun 2002 direkomendasikanlah kepada DPR RI dan Presiden untuk melakukan perubahan dan mengesahkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU No.22 Tahun 1997.  Perubahan tersebut juga di iringi dengan perubahan pada organisasi sesuai dengan Permenpan-RB No. B/1068/M.PAN-RB/05/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan Perka BNN No.4/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Laksanan BNN sehingga kedudukan BNP dan BNK/Kota sudah vertikal dengan BNN Pusat dan berganti nama menjadi BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan BNNK/Kota (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2010 tercatat bahwa terdapat  33 BNNP dan 75 BNNK, data terakhir tahun 2014 BNN sudah memiliki 33 BNNP dan 127 BNNK yang sudah termaksud Balai Rehab Badokka Makassar dan Tanah Merah Samarinda. Tahun 2015 ini diharapkan BNNP yang ke 34 akan segara lahir yaitu BNNP Kalimantan Utara yang nantinya akan menaungi BNNK Tarakan, dan semoga lembaga BNK yang belum vertikal khususnya di wilayah kalimatan utara dapat segera bergabung dengan BNN Pusat. Penempatan BNNK di titik titik rawan akan memudahkan kita untuk bisa mencegah dan mendangulangi bahaya narkoba yang saat ini sudah dalam kondisi darurat di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.
Penanganan masalah narkoba tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan keseriusan dan kebersinambungan tindakan dalam berbagai dimensi. BNN sebagai lembaga yang mempunyai 4 pilar utama yaitu; Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. BNN sebagai salah satu vocal point hingga saat ini masih terus berjuang untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

Langkah memiskinkan bandar selain dengan pemberantasan adalah dengan langkah rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba, mengapa demikian? Karena dengan berkurangnya atau berhentinya para pengguna narkoba, secara perlahan langkah ini akan membuat bandar dan pengedar kehilangan konsumennya dan pada akhirnya gulung tikar.  Keuntungannya bagi bangsa indonesia dengan langkah rehabilitasi adalah kembalinya generasi bangsa yang sehat (pulih dari kecanduan). Tahun 2014 telah dicanangkan sebagai tahun penyelamatan bagi pengguna dan pecandu narkoba dan di Tahun 2015 ini BNN mencanangkan Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba.  Upaya preventif dan pemberdayaan partisipasi seluruh elemen bangsa juga terus dilakukan BNN, begitupun dengan BNNK Tarakan, karena pada dasarnya mencegah itu lebih baik daripada rehabilitasi dan menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan, membuat kita semua bisa melakukan lebih banyak untuk menyelamatkan generasi Indonesia dari bahaya narkoba. (De/Re)

 

 

 

call Center  (0551)2028290/081254572003

Email  bnnk_tarakan@yahoo.com

Login Form

Berita Terbaru

article thumbnailBNNK TARAKAN SOSIALISASI P4GN DI PK2MB UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN Tarakan, Sebanyak 1750 mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada Rabu (23/8) yang mengikuti kegiatan pengenalan kampus...
article thumbnailSEHARI 2 SEKOLAH YANG DIBERIKAN PENCERAHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA Tarakan, Senin (21/8) Teriknya matahari setelah hujan tidak menyurutkan BNN Kota Tarakan untuk mensosialisasi program pencegahan,...
article thumbnailSEKOLAH DASAR JUGA MENDAPATKAN SOSIALISASI P4GN   Tarakan, Senin (07/8) Teriknya matahari setelah hujan tidak menyurutkan BNN Kota Tarakan untuk mensosialisasi program pencegahan, pemberantasan,...

Banners

Anti Narkoba
Anti Narkoba 2
Anti Narkoba 3