rehabilitasi gratis gif FIX 4

Friday,15-12-2017

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1438 H, JANGAN KURBANKAN KELUARGA KALIAN DEMI KESENANGAN SESAAT DAN SEGERA STOP NARKOBA

ISI KANDUNGAN UU NO 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

Dalam buku “JALAN LURUS” PENANGANAN PENYALAH GUNA

NARKOTIKA DALAM KONSTRUKSI

HUKUM POSITIF

karya Dr. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH

Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandunarkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabiltasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Kedua, Penyalah guna narkotika diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana ”ringan”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalah guna narkotika selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHAP). Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011).  Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalah guna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan.

Ketiga, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi (Pasal 54). Menurut pasal ini, pecandu narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis, oleh karena itu factor ketergantungan narkotika inilah yang sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) yang menangani perkara pecandu narkotika. Sebab, hakim dalam persidangan diberikan kewenangan untuk memberikan alternatif  penghukuman berupa  hukuman rehabilitasi. Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri harus menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103).

Keempat, UU 35/2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127).

Kelima, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuaan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika merupakan tugas pemerintah (Pasal 60).

Keenam, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketujuh, UU 35/2009 bersifat sangat keras terhadap para pengedar dengan memberlakukan hukuman minimal paling rendah dan mengancam dengan hukuman mati secara selektif (pasal 113, 114, 116, 118). UU 35/2009 ini menganut double track system pemidanaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009).

Kedelapan, mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137).

Kesembilan, mengancam aparat penegak hukum dengan pidana apabila tidak melaksanakan tugas sesuai aturan. Penyidik PNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika melakukan penyitaan, penyisihan barang sitaan untuk sampel pengujian laboratorium diancam dengan pidana (Pasal 87,88, 89 dan 90). Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan barang sitaan, penyidik Polri dan penyidik BNN tidak memenuhi kewajiban untuk memusnahkan narkotika yang ditemukan diancam dengan pidana (Pasal 91 dan 92).

 Kesepuluh, merupakan kesimpulan UU 35/2009 yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya pertama dari sisi demand yakni mencegah jangan sampai terjadi Penyalah guna Narkotika baru.

Upaya kedua memberantas peredaran gelap Narkotika dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.

call Center  (0551)2028290/081254572003

Email  bnnk_tarakan@yahoo.com

Login Form

Berita Terbaru

article thumbnailBNNK TARAKAN SOSIALISASI P4GN DI PK2MB UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN Tarakan, Sebanyak 1750 mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada Rabu (23/8) yang mengikuti kegiatan pengenalan kampus...
article thumbnailSEHARI 2 SEKOLAH YANG DIBERIKAN PENCERAHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA Tarakan, Senin (21/8) Teriknya matahari setelah hujan tidak menyurutkan BNN Kota Tarakan untuk mensosialisasi program pencegahan,...
article thumbnailSEKOLAH DASAR JUGA MENDAPATKAN SOSIALISASI P4GN   Tarakan, Senin (07/8) Teriknya matahari setelah hujan tidak menyurutkan BNN Kota Tarakan untuk mensosialisasi program pencegahan, pemberantasan,...

Banners

Anti Narkoba
Anti Narkoba 2
Anti Narkoba 3