rehabilitasi gratis gif FIX 4

Saturday,22-07-2017

Proteksi Diri dan Keluarga dari Penyalahgunaan Narkoba, Jika Sudah Terlanjur Lapor ke Kantor BNN Terdekat untuk di Rehabilitasi, Gratiss..!!

ISI KANDUNGAN UU NO 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

Dalam buku “JALAN LURUS” PENANGANAN PENYALAH GUNA

NARKOTIKA DALAM KONSTRUKSI

HUKUM POSITIF

karya Dr. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH

Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandunarkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabiltasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Read more: ISI KANDUNGAN UU NO 35 TAHUN 2009 

RAPAT KOORDINASI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KOTA DENGAN INSTANSI TERKAIT.

 

Tarakan – Dalam rangka melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan , dan peredaran gelap narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan terus berkoordinasi serta bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun komunitas masyarakat setempat. Kepala Badan NArkotika Nasional Kota Tarakan melalui pelaksana tugas Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Tarakan Rena Herdiani mengatakan, pihaknya sangat memerlukan keterlibatan instansi pemerintah dan komunitas masyarakat dalam upaya rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Kota Tarakan. Sebab akhir-akhir ini terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba.

“Meski masih menjadi perdebatan, perlu diketahui bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari pemulihan pengguna dan sekaligus pencegahan meluasnya penyalahgunaan narkoba,”tuturnya. Pencegahan tersebut dimaksud agar para pengguna narkoba tidak menular kebiasaannya kepada masyrakat yang tidak pernah menggunakan narkoba. Karena dari pengalamanan yang pernah terjadi sebelumnya, ketika ada pasien yang mendatangi BNN Kota Tarakan yang dikemudian dilakukan assessment, pasien tersebut mengaku memiliki teman yang juga menggunakan narkoba.

“Rata-rata mereka menyebutkan temannya yang pakai ada sekitar 10 orang. Bayangkan dari 48 pasien yang ikut rehabilitasi hingga April 2017 di BNN Kota Tarakan, lalu kemudian memiliki 10 teman yang juga menggunakan narkoba. Mereka (pasien) mengaku menggunakan narkoba awalnya karena diajak temannya,”ujarnya.

Dengan demikian BNN Kota Tarakan merasa perlunya keterlibatan sekaligus memberikan dukungan kepada instansi pemerintah dan komunitas masyarakat dalam upaya pemulihan sekaligus mencegah meluasnya pengguna narkoba. BNN Kota Tarakan tahun 2017 ini menargetkan dapat memberikan dukungan kepada 3 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah termasuk di dalamnya lembaga rehabilitasi instansi pemerintah baik rumah sakit maupun puskesmas serta 1 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat di Kota Tarakan.

“Yang juga boleh melakukan rehabilitasi selain BNN adalah instansi pemerintah dan lembaga yang dimiliki komponen masyarakat”ujarnya. Tahun lalu, BNN diberikan target untuk mendukung 1 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan 1 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. BNN telah berhasil mencapai target untuk lembaga komponen masyarakat, sedangkan untuk isntansi pemerintah belum tercapai.

“Kami sudah pernah bekerjasama dengan pihak RS pertamedika Tarakan, namun dalam bentuk penguatan pel;atihan dan belum dalam pembiayaan,”ujarnya. Untuk jumlah penyalahgunaan, pecandu dana tau korban penyalahgunaan yang akan memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan, pihaknya menargetkan tahun 2017 ini sebanyak 95 orang.

95 orang tersebut nantinya akan dibagi kebebrapa bagian. Untuk instansi pemerintah ditargetkan 25 orang  pada rumah sakit, 25 orang untuk puskesmas dan 25 orang pada klinik pratama. “Ketiganya adalah instansi milik pemerintah”, ujarnya. Selain itu, untuk komponen masyarakat pihaknya menargetkan rehabilitasi 10 orang pada komponen masyarakat social dan 10 orang pada komponen masyarakat medis.

Di Kota Tarakan menurutnya telah dilaksanakan pelatihan assessor yang tersebar di beberapa puskesmas. Pihaknya telah melakukan survey dan verifikasi terhadap beberapa lembaga komponen masyarakat dan hasilnya hanya RS Pertamedika Tarakan saja yang lolos. Karena RS Pertamedika merupakan milik swasta maka termasuk dalam komponen masyarakat. “Kami optimis target ini akan berjalan,”ujarnya.

Pihaknya berharap puskesmas maupun komponen masyarakat kedepannya dapat menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Untuk saat ini puskesmas dan komponen masyarakat tergolong lembaga rehabilitasi non IPWL.

"Daripada sumber daya manusia yang ada tidak dipergunakan secara maksimal, lebih baik difungsikan,"tuturnya. Dalam upaya penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, maka harus dilaksanakan proses penetapan lembaga. Mulai dari penetapan lembaga rehabilitasi oleh wali kota ataupun kepala dinas kesehatan setempat yang kemuadian akan dibuatkan surat keputusan. Setelah itu dibuatkan surat permohonan dukungan layanan beserta lampiran berkas penetapan lembaga dan SK yang kemudian dikirimkan kepala BNN Kota Tarakan. Akhirnya penerbitan keputusan oleh Kepala BNN Republik Indonesia. "BNN sudah ada MoU dengan kementerian dalam negeri,"jelasnya.

Sedangkan dalam penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat maka komponen masyarakat harus memulai dari pengurusan akta notaris dan izin operasional dari dinas terkait. Untuk rehabilitasi sosial dari dinas sosial setempat dan untuk rehabilitasi medis dari dinas kesehatan setempat. Setelah itu dibuatkan surat keputusan petugas yang tentu diutamakan kepada yang telah mengikuti pelatihan assesor. Kemudian pembuatan surat permohonan dukungan layanan yang dikirim kepada BNN Kota Tarakan dengan melampirkan SK dan pola tarif lembaga.

"Kemudian dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama anatara lembaga dan BNN RI deputi rehabilitasi BNN RI yang kemudian penerbitan keputusannya oleh Kepala BNN RI," ujarnya.

Setelah semua proses terlaksana, maka BNN akan memberikan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah dan lembaga komponen masyarakat tersebut. Kegiatannya berupa kunjungan untuk diberikan pengarahan secara teknis dan sharing terkait kendala maupun hasil yang telah dicapai. Setelah itu dilaksanakan sosialisasi program rehabilitasi.

"Kami akan berusaha mendatangkan praktisi dari instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dari luar kota untuk sharing pengalaman yang dimiliki praktisi tersebut," tuturnya. Pihaknya telah menyediakan anggaran sebagai bentuk dukungan layanan rehabilitasi pada rumah sakitn, klinik maupun puskesmas dalam rawat jalan pasien rehabilitasi yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kesehatan, assesmen, konseling, terapi kelompok, pemeriksaan utine, transport, dan rujukan. Assesmen harus dilakukan oleh tenaga yang sudah melakukan pelatihan assesor.

 

RAPAT KOORDINASI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KOTA DENGAN INSTANSI TERKAIT


Tarakan – Kasus narkoba di Kota Tarakan sangat memperihatinkan. Hal ini bercermin dari jumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Kota Tarakan.

Dalam rapat kordinasi antar intitusi dan instansi terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan di Hotel Monaco, Rabu (29/3).

Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga juga menegaskan masalah narkoba harus diberantas, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah belaka melainkan semua elemen masyarakat wajib ikut terlibat dalam memberantas narkoba.

“Karena narkoba ini sudah menjadi masalah yang berat. Untuk itu, seluruh institusi sesuai dengan tugasnya masing-masing harus bersama – sama memerangi narkoba ini secara terus – menerus,”kata Sofian Raga.

Selaku narasumber Kepala BNN Kota Tarakan Dr. Hj. Agus Surya Dewi, M.Pd berharap agar pemerintah Kota Tarakan membuat perwali tentang P4GN. “Dalam Permendagri no 21 tahun 2013 sudah dijelaskan agar gubernur, bupati, walikota dalam fasilitasi menyusun perda tentang narkotika yang terkait dengan P4GN. Kita juga sudah berkordinasi dengan DPRD agar mengesahkan perda terkait P4GN,” jelasnya.

Selain itu juga Kepala BNN Kota Tarakan juga menyampaikan hasil penelitian dilingkungan pelajar/mahasiswa yang pernah pakai narkoba. “Bisa kita perhatikan untuk Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi kelima setelah Kal-Tim pada pelajar/mahasiswa yang pernah dan setahun pakai narkoba. Ini merupakan tugas kita semua untuk menyelamatkan anak-anak kita. Dan salah satu kendala kita adalah tempat rehabilitasi yang masih terbatas. Maka dengan pertemuan ini saya mengajak Bapak/Ibu yang memiliki yayasan untuk berpartisipasi membentuk pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat. Mengingat angka pengguna yang cukup tinggi dan keterbatasan tempat rehabilitasi.”jelasnya.

 

BERSAMA LAPAS KELAS II A TARAKAN, BNN KOTA TARAKAN MENJALIN SINERGITAS UNTUK MEMERANGI NARKOTIKA


Tarakan, Jumat (31/3) Kepala BNN Kota Tarakan Dr. Hj. Agus Surya Dewi, M.Pd mengahadiri kegiatan Apel SIaga “Kerja Pasti Bersih” Tahun 2017 “Membangun Integritas Melalui Revolusi Mental” di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Tarakan bertempat di halaman parkir Lapas Kelas II A Tarakan. Apel Siaga ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas II A Tarakan, Fernando, Bc.IP.,SH. Dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di Lapas Kelas II A Tarakan. “Kegiatan apel ini dilakukan serentak secara nasional dan disela-sela apel ada penandatangan MoU antara instansi terkait. Dan instansi terkait yang berkesempatan hadir yaitu Kepala BNN Kota Tarakan  sendiri.” Jelas Fernando.

Setelah Kegiatan apel dilaksanakan dilanjutkan dengan pmeberian pengarahan dan penguatan kepada petugas pengamanan khususnya pengamanan pintu utama terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). “Arahan kepada pengamana pintu depan ini bertujuan memberikan penguatan kepada petugas dalam melakukan pengawasan terhadap pengunjung yang ingin bertemu dengan narapidana dan pengawasan terhadap barang bawaan keluarga narapidana agar tidak ada penyelundupan barang yang dilarang terutama narkotika. Mengingat BNN RI Komjen Budi Waseso telah menyampaikan pidatonya bahwa lapas merupakan peredaran narkoba terbesar,” tambah Fernando.

Dalam arahannya Kepala BNN Kota Tarakan Dr. Hj. Agus Surya Dewi, M.Pd menekankan pada sinergitas antar instansi agar lebih diperkuat. “Pak Jokowi mengatakan semua elemen aparat penegak hukum dan masyarakat harus bersinergi dalam memerangi narkoba. BNN berterima kasih kepada Lapas yang sudah mengundang kita untuk memberikan pemahaman tentang P4GN”.jelasnya.

“Petugas pengamanan merupakan tugas yang sangat berat dan mempunyai godaan yang berat. Saya menekankan agar petugas pengaman tidak ada yang tergiur oleh iming-iming para bandar dan petugas memiliki daya imun yang kuat untuk tidak bermain-main dengan narkotika”, tambahnya.

 

UNDANGAN RAPAT KOORDINASI, TERNYATA TES URINE ASN

Tarakan – Selasa (31/1) Pagi kemarin, Badan Kepegawaian Daerah bersama, Dinas Kesehatan, BNNK Tarakan, dan Laboratorium Kesehatan daerah Kota Tarakan menggelar tes urine kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan yang dilakukan secara mendadak ini membuat para ASN kaget.

Dengan menggunakan salah satu toilet di secretariat Kantor Wali Kota Tarakan, ratusan urine ASN diambil dengan pengawasan ketat oleh tim. Banyak pegawai yang kaget dengan adanya tes urine ini karena undangan yang mereka terima pada senin (30/1) sore lalu, untuk mengahadiri rapat kordinasi, ternyata tes urine.

Dikatakan Kepala BKD Tarakan, Budi Prayitno, untuk tahap awal ini terdapat 234 ASN yang dilakukan tes urine yang terdiri dari eselon II sebanyak 29 orang, eselon III 115 orang, dan eselon IV 100 orang. Tes urine ini menyasar para Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretaris SKPD, dan Kepala Bagian.

“Jadi yang ikut tes ini termasuk Asisten, Kepala DInas dan BAdan, Staf Ahli, serta unsur Lurah dan perangkatnya. Selanjutnya tahap kedua akan dilakukan kepada ASN lainnya hingga seluruh ASN yang jumlahnya mencapai 4 ribu orang,” terangnya di sela-sela tes urine, Selasa (31/1).

Kegiatan ini sifatnya adalah tidak mencari orang tetapi kota harapkan kesadaran dari para ASN itu sendiri untuk memelihara kesehatannya, sedangkan untuk hasil dari tes urine ini akan diumumkan secara langsung oleh Wali Kota Tarakan, Sofian Raga yang saat ini masih menjalankan dinas luar. Ini bukan seperti tes kehamilan yang dicelup langsung diketahui hasilnya, melainkan ada masa, kita tunggu saja hasilnya, ujarnya.

Kepala BNNK Tarakan, Agus Surya Dewi menambahkan bahwa kegiatan ini cukup bagus sebagai salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan ini sangat bagus dan harus dilakukan secara menyeluruh kepada ASN yang ada.

“Tes Urine ini sebenarnya tidak bisa menjamin apakah yang bersangkutan pemakai atau tidak, karena kalau makainya sudah lebih dari satu hari yang lalu dites sekarang alat yang dipakai tidak bisa akurat. Sehingga bisa jadi yang bersangkutan sudah makai tiga hari lalu, dan baru dilakukan tes urine sekarang maka hasilnya akan negative. Tetapi ini bagus dan harus dilakukan sesering mungkin supaya untuk mencari pemakai narkoba dikalangan ASN,” ujarnya.

Diakui Dewi, dikalangan ASN sendiri sebenarnya ada indikasi peredaran narkoba namun untuk melakukan operasi tangkap tangan masih sangat sulit. Dengan adanya tes urine seperti ini diharapkan dapat menekan peredaran atau jika beruntung, mendapatkan pemakai sehingga bisa ditelusuri bandarnya.

“SKPD itu sebenarnya rawan peredaran, jadi selain ada daerah rawan ada juga SKPD rawan tetapi saya tidak perlu sebutkan dan saat ini masih dalam pengawasan,”urainya.

call Center  (0551)2028290/081254572003

Email  bnnk_tarakan@yahoo.com

Login Form

Berita Terbaru

article thumbnailGELAR SOSIALISASI P4GN DI LINGKUNGAN PEKERJA Tarakan – Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Rabu (24/5) lalu, menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap...
article thumbnail    GANDENG TOKOH AGAMA UNTUK SELAMATKAN ANAK BANGSA Tarakan – Pengawasan terhadap pelabuhan tidak resmi atau dikenal dengan istilah jalur tikus, hingga kini masih menjadi jalur yang sulit terawasi oleh...
article thumbnailDEMI KOKOHNYA POS PENJAGAAN, LANTAMAL XIII MENGADAKAN PELATIHAN PENANGANAN KASUS NARKOBA Tarakan – Semakin banyaknya peredaran narkoba dan keterkaitan aparat penegak hukum yang tersandung kasus...

Banners

Anti Narkoba
Anti Narkoba 3
Anti Narkoba 2